Tiga Fraksi Tarik Dukungan

CILACAP – Tiga fraksi di DPRD Kabupaten Cilacap dinilai tidak konsisten saat memberikan pandangan fraksi terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jaminan Kesehatan Kesehatan (Jamkesda), Kamis (17/10). Padahal Raperda Jamkesda merupakan raperda yang diajukan oleh Badan Legislasi Daerah (Balegda), yang sebelumnya telah diparipurnakan dan disetujui semua fraksi secara kolektif kolegial pada 8 Oktober lalu.
Tiga fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Golkar, Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat. Ketiga fraksi tersebut meminta Raperda Jamkesda ditunda terlebih dahulu sesuai dengan permintaan bupati pada saat rapat paripurna 8 Oktober lalu.

“Pada prinsipnya kami memahami pendapat bupati terhadap Raperda Jamkesda agar pembahasan ditunda, sambil menunggu diterbitkannya aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan dilaksanakan per 1 Januarai 2014 mendatang,” kata juru bicara Fraksi PAN, Juwita Noviani.
Fraksi Partai Demokrat juga menyatakan hal yang sama. Menurut FPD, meskipun Jamkesda merupakan kebutuhan masyarakat secara umum namun untuk menyelenggarakannya perlu disiapkan data yang akurat dan petugas lapangan yang menguasai. “Ini harus dilakukan untuk menghindari adanya salah sasaran ataupun informasi yang kurang lengkap. Sehingga Fraksi Partai Demokrat sependapat dengan Bupati Cilacap, sambil menunggu penyelenggaraan BPJS dan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata juru bicara FPD, Hermawan Santosa.
Ketidakkonsistenan juga terlihat dari fraksi pengusung Bupati dan Wakil Bupati. Fraksi Partai Golkar meminta pembahasan Raperda Jamkesda ditunda seperti tanggapan bupati. “Terkait jawaban bupati dengan adanya program nasional melalui BPJS yang akan diberlakukan per 1 Januari 2014, kami menyadari bahwa Raperda Jamkesda untuk sementara ditunda terlebih dahulu sambil menunggu peraturan baru agar ke depan raperda inisiatif DPRD menjadi Perda yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata juru bicara Fraksi Partai Golkar, Paijan.
Sementara ketiga fraksi lainnya yakni Fraksi PDIP, Fraksi PPP dan Fraksi Benteng Keadilan meminta raperda inisiatif tersebut terus dilanjutkan pembahasannya. Alasannya pelayanan kesehatan menjadi salah satu pilar dan slogan bupati pada saat kampanye. “Adanya Raperda Jamkesda ini merupakan sebuah respon dewan atas gagasan besar bupati tentang pilar kesehatan. Jangan sampai pilar kesehatan rakyat hanya menjadi slogan kampanye saudara bupati, tanpa pernah ada keinginan baik untuk menindaklanjutinya,” tutur juru bicara FPPP, Endang Sutarsih.
Menurut Fraksi Benteng Keadilan, Jamkesda merupakan wujud tanggung jawab daerah untuk memastikan bahwa penduduk miskin mendapatkan pelayanan kesehatan. “Pemkab harus memiliki mekanisme internal untuk program jaminan kesehatan secara mandiri, tanpa mengesampingkan program jaminan kesehatan yang berlaku secara nasional,” tegas Aris Dermawan.
Juru bicara FPDIP Libanun menegaskan, raperda inisiatif tentang Jamkesda merupakan jaminan regulasi sebelum pelaksanaan BPJS secara nasional khususnya di Kabupaten Cilacap. “Raperda ini sudah mengacu dengan UU BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Apalagi Raperda ini sudah dikaji secara ilmiah oleh Unsoed, dan spirit Raperda ini untuk mengcover masyarakat miskin non kuota Jamkemas,” terang Libanun. (rin/sus)

0 komentar: